Langkah Awal Menuju Perubahan

Minggu, 19 Juni 2011

Wanita-Wanita Terkemuka: Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin yang Istimewa

ilustrasi-_110617153038-558

REPUBLIKA.CO.ID, Seorang perempuan periwayat hadits terbesar pada masanya. Dia juga terkenal sebagai seorang yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Dia merupakan salah seorang terpenting yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam.

Dia dilahirkan di Makkah kira-kira pada tahun kedelapan sebelum Hijriyah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah merasa amat sedih hingga dirinya merasa khawatir. Kemudian, saat tekanan kesedihan mereda beliau berusaha mengalihkan perhatian dengan mengunjungi rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berkata, “Wahai Ummu Ruman, jagalah Aisyah anak perempuanmu itu dengan baik, dan peliharalah dia!”

Oleh karena ucapan Rasulullah ini, Aisyah mempunyai kedudukan istimewa dalam keluarganya. Sejak Abu Bakar masuk Islam hingga masa hijrah, Rasulullah tak pernah lupa mengunjungi rumah Abu Bakar dan keluarganya.

Rasulullah menikahi Aisyah dan memberinya 400 dirham. Hal tersebut terjadi di Makkah pada bulan Syawal tiga tahun sebelum Hijrah. Pada saat itu Aisyah masih berumur tujuh tahun. Namun Rasulullah baru membangun bahtera rumah tangga dengan Aisyah ketika dia sudah berumur sembilan tahun di Madinah, pada bulan Syawal tahun pertama Hijrah. Aisyah adalah seorang wanita yang paling beruntung yang dipunyainya, dan paling dicintainya diantara istri-istri Rasul yang lain.

Bahkan saking cintanya Rasulullah saw pada Aisyah, beliau mendoakannya dengan doa, “Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat.”

Aisyah juga amat mencintai Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, Nabi saw datang padanya dan berkata, “Aku akan menawarkan padamu suatu perkara, kau tidak perlu terburu-buru untuk memutuskannya hingga kau berdiskusi dengan kedua orang tuamu.”

Aisyah bertanya, “Tentang apa ini, ya Rasulullah?”

Kemudian Nabi SAW membacakan, “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS Al-Ahzab: 28-29)

Aisyah berkata, “Lalu untuk apa kau menyuruhku berunding dengan kedua orang tuaku, padahal aku telah tahu. Demi Allah, kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku untuk berpisah darimu. Bahkan aku telah memutuskan untuk memilih Allah, Rasul-Nya dan akhirat.” Nabi merasa gembira dengan ucapan Aisyah itu dan merasa takjub.

Kecintaan besar yang dinikmati Aisyah tentu saja merupakan faktor pemicu pada sebagian orang untuk merasa iri dan cemburu. Sehingga mereka melemparkan tuduhan pada wanita suci ini, kemudian Allah membebaskan dirinya dari segala tuduhan tersebut, dan kisah itu termaktub dalam Al-Quran. Setelah kejadian itu, kedudukan Aisyah semakin bertambah mulia dan Rasulullah SAW semakin bertambah cinta padanya.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah ketiga menggantikan Utsman, Aisyah terlibat dalam gerakan orang-orang yang menuntut balas atas pembunuhan khalifah kedua itu. Sesuatu yang belum dilakukan oleh pemerintahan Ali. Konflik inilah yang kelak dikenal dengan Perang Jamal (unta).

Pada saat terjadi pertempuran, pasukan Aisyah kalah. Setelah itu, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantarkan Ummul Mukminin. Muhammad mengantar Aisyah ke rumah Abdullah bin Khalaf Al-Khuza’i, salah seorang yang gugur dalam pertempuran hari itu. Kemudian Ali menyiapkan segala sesuatu, berupa tunggangan, perbekalan, dan makanan untuk Aisyah.

Pada hari Aisyah hendak meninggalkan kota Basrah, Ali datang padanya dan berdiri di sampingya. Banyak pula orang yang datang, lalu Aisyah keluar menemui mereka untuk mengucapkan salam perpisahan. Aisyah berkata, “Wahai anak-anakku, kita saling menegur satu sama lain dengan santun dan sopan untuk mencari kebenaran, maka janganlah kalian saling bermusuhan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Sungguh demi Allah, apa yang terjadi antara diriku dan Ali di masa lalu merupakan sesuatu yang terjadi antara perempuan dan kawan karibnya. Sesungguhnya bagi diriku merupakan teguran dari orang-orang yang terpilih.”
Ali menambahkan, “Wahai manusia, benar ucapan Aisyah, demi Allah apa yang disampaikannya merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang telah terjadi antara diriku dan dirinya sebagaimana yang telah diucapkannya. Sesungguhnya dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat.”
Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib terbunuh, berita duka tersebut sampai ke Madinah. Kesedihan melanda kota Madinah, persis saat kesedihan mereka menghadapi wafatnya Rasulullah SAW. Aisyah juga teramat sedih dan berlinang air mata, bukan tangisan yang dibuat-buat.

Keesokan harinya, dikatakan Aisyah pergi menuju makam Rasulullah. “Wahai Rasulullah, dan juga para sahabatmu,” kata Aisyah, “Aku datang membawa berita duka padamu. Orang yang paling kau sayangi, orang yang selalu kau ingat sepanjang hidupmu, orang yang paling mulia di sisimu telah terbunuh. Demi Allah, orang yang mempunyai istri terbaik diantara para wanita itu telah terbunuh. Demi Allah, orang yang beriman dan memegang teguh amanah telah wafat. Sungguh diriku merasa sedih dan banyak orang yang menangis karena kepergiannya.”

Aisyah juga dikenal sebagai pembawa bendera dalam bidang keilmuan dan pengetahuan di masanya. Seakan-akan dia lampu terang yang menyinari para ahli ilmu dan penuntut ilmu. Bahkan sahabat Nabi saw datang padanya untuk menanyakan tentang ilmu yang masih sulit dimengerti dan beberapa masalah keilmuan, dia memberikan jawaban yang memuaskan dengan tenang dan teliti. Suatu jawaban yang tidak mudah diberikan kecuali oleh orang yang sudah mencapai tahap keilmuan yang tinggi.

Aisyah juga terhitung salah seorang yang keilmuannya melampaui banyak orang lainnya dalam hal Al-Qur’an, hadits, fiqh, syair, cerita-cerita Arab, hari-hari mereka dan nasab mereka.

Menurut perhitungan, diantara orang-orang yang menghapal hadits dari para sahabat lebih dari seratus tiga puluh orang, lelaki dan perempuan. Dan orang yang paling banyak hapalannya diantara mereka ada tujuh orang; Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Aisyah meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khathab, Fatimah Zahra, Sa’ad bin Abi Waqash, Hamzah bin Amr Al-Aslami, Judzamah binti Wahab, sekitar 2.210 hadits. Oleh karena itu, Aisyah termasuk salah seorang periwayat hadits yang paling banyak.

Peringkatnya di bawah prestasi Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.394 hadits, dan tepat di bawah Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan 2.638 hadits. Aisyah berada di atas prestasi Ibnu Abbas yang meriwayatkan 1.660 hadits. Setelah itu Jabir bin Abdullah Al-Anshari yang meriwayatkan 1.540 hadits, dan dia berada di atas Abu Sa’id yang meriwayatkan 1.170 hadits.

Dari dulu Aisyah dikenal sebagai orang yang jujur, banyak beribadah, tahajud, dan berpuasa. Aisyah juga dikenal sebagai orang yang pemalu. Ketika dia masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah dan Abu Bakar dia tidak perlu memakai hijab, karena dua orang tersebut adalah suami dan ayahnya. Namun ketika Umar bin Khattab dikubur di sebelah keduanya, dia tidak lagi membuka hijabnya karena malu kepada Umar bin Khathab.

Aisyah wafat pada 17 Ramadhan tahun 57 H, ada juga yang mengatakan tahun 58 H, di Madinah, dalam usia 66 tahun. Dia menginginkan agar dikuburkan pada malam hari. Orang-orang Anshar berkumpul, dan tiada satu malam yang pernah mereka saksikan sebelumnya dengan lautan manusia yang mengiringi jenazah Aisyah pada malam itu.

Aisyah dikuburkan di Baqi’ dan dishalatkan oleh Abu Hurairah yang menjadi imam. Ada lima orang yang turun ke dalam liang kuburnya; Abdullah dan Urwah (keduanya anak Zubair), Qasim dan Abdullah (keduanya anak Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq), dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

ETIKA PROFESI-Software Engineer

1. Pendahuluan

Seorang Software Engineer adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dalam mendesain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak dan sistem yang membuat komputer atau apapun yang berisi perangkat lunak. Sebelum pertengahan tahun 1990-an, sebagian besar praktisi perangkat lunak menyebut dirinya programmer atau software developer, tanpa memandang pekerjaan yang sebenarnya. Banyak orang lebih suka menyebut dirinya pemrogrammer dan software developer, karena dapat diterima secara luas, sementara istilah Software Engineer masih dalam perdebatan.

Istilah programmer sering digunakan sebagai istilah yang merujuk kepada mereka yang tidak memiliki tools, keterampilan, pendidikan, atau etika untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas baik. Akibatnya, banyak praktisi menyebut diri sendiri sebagai software engineer untuk melepaskan diri dari stigma yang melekat pada kata programmer. Di banyak perusahaan, untuk berbagai kategori programmer, nama jabatan programmer atau software developer telah diubah menjadi Software Engineer. Istilah tersebut menimbulkan kebingungan, karena ada beberapa penolakan, dengan argumentasi bahwa semua orang pada dasarnya melakukan hal yang sama dengan perangkat lunak, sedangkan yang lain menggunakan istilah untuk membuat sebuah perbedaan, dengan argumentasi bahwa pekerjaan tersebut benar-benar berbeda.

Seorang Software Enginer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai Software Engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Julius Hermawan ( 2003 ), mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi, yaitu :

  • Kompetensi
  • Kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut professional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya.
  • Tanggung jawab pribadi
  • Yang dimaksud yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi.

2. Kelompok Bidang

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, maka seorang Software Engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak seperti misalnya :

  • Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak
  • Bidang ilmu tersebut mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada dan yang akan dibangun, setra implementasi pemrograman dari disain menjadi perangkat lunak siap pakai.
  • Manajemen sumber daya
  • Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya.
  • Mengelola kelompok kerja
  • Merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam sebuah kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
  • Komunikasi
  • Merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain.

    Bidang kerja Software Engineer meliputi bidang kerja System Analyst dan Programmer yaitu mencakup semua fase dalam software development life cycle: analisa sistem, analisa kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem, pembuatan dan perawatan perangkat lunak, ditambah dengan tugas dari manager proyek yaitu perencanaan dan pengelolaan proyek.

3. Kode Etik

Selain kemampuan yang harus dimiliki seorang Software Engineer, seorang software engineer juga harus mempunyai kode etik, dan amat disayangkan di negara kita Indonesia, sejauh ini belum ada kode etik khusus yang ditujukan bagi profesi Software Engineer dan IT (Information Technology) . Sebagai salah satu bidang profesi, Software Engineer dan IT Profesional bukan pengecualian, diperlukan rambu-rambu tersebut yang mengatur bagaimana para IT profesional ini melakukan kegiatannya. Maka dari itu, Joint team IEEE Computer Society dan ACM telah mengeluarkan kode etik dalam bidang software engineering, antara lain harus mengikuti Delapan Prinsip berikut :

  • Masyarakat, perekayasa perangkat lunak akan bertindak secara konsisten sesuai dengan kepentingan masyarakat.
  • Klien dan Atasan, Perekayasa perangkat lunak akan melakukan yang terbaik bagi klien dan atasan mereka, konsisten dengan kepentingan masyarakat.
  • Produk, Perekayasa perangkat lunak akan mejamin bahwa produk mereka dan modifikasi yang mereka lakukan terhadapnya memenuhi standar profesional yang setinggi-tingginya.
  • Penilaian, Perekayasa perangkat lunak akan mempertahankan integritas dan independensi penilaian profesional mereka.
  • Manajemen, manajer dan pemimpin rekayasa perangkat lunak akan mengikuti dan mempromosikan pendekatan etis terhadap manajemen pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak.
  • Profesi, Perekayasa perangkat lunak akan mempertinggi integritas dan reputasi profesinya konsisten dengan kepentingan masyarakat.
  • Kolega, Perekayasa perangkat lunak akan bersifat adil dan mendukung terhadap koleganya.
  • Diri Sendiri, Perekayasa perangkat lunak akan berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup mengenai praktek profesi mereka dan akan mempromosikan pendekatan etis terhadap praktek profesi tersebut.

Kode Etik ini dibuat terkait dengan perilaku dan keputusan yang dibuat oleh para Software Engineering Profesional yang mencakup profesi praktisi, pendidik, manajer, supervisor, pembuat kebijakan dan termasuk trainee dan mahasiswa profesi Sofware Engineering.

4. Faktor Yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme Software Engineer, diantaranya:

  • Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga seorang Software Engineering harus profesional jika ingin bertahan di dunia Engineering dan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya .
  • Cepatnya kehadiran software-software terbaru, sehingga seorang Software Engineering harus menciptakan software baru dan berkualitas agar pengguna software merasa puas dengan hasil kinerjanya.
  • Meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi yang semakin canggih, untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan teknologi seorang Software Engineering harus berperan aktif atau mengembangkan apa yang menjadi skillnya.
  • Aktivitas Software Engineer yang membuat pilihan praktis lain sehingga mempengaruhi orang lain secara signifikan.
  • Profesional komputasi sejak dari desain pembangunan dan memainkan alat-alat komputerisasi.
  • Komputerisasi yang berpengaruh pada orang lain.
  • Pengaruh aturan yang di buat oleh IEEE, ACM, BCS, dan lain-lain.

5. Keterampilan Yang Harus Dimiliki

Seorang Software Engineer harus mempunyai kemampuan dan keterampilan, diantaranya :

  • Menguasai keterampilan dan pengetahuan rekayasa perangkat lunak.
  • Mampu bekerja sebagai perorangan dan sebagai bagian dari suatu tim untuk mengembanghkan suatu perangkat lunak yang berkualitas.
  • Mampu merancang suatu perangkat lunak sesuai dengan sasaran proyek. Batasan biaya, waktu, pengetahuan, sistem yang berjalan dan organisasi.
  • Mampu memberikan desain solusi sesuai dengan aplikasi yang dibangun dan mampu mengintegrasikan dengan pendekatan etis, sosial, hukum dan ekonomi.
  • Mampu mendemonstrasikan suatu pemahaman akan teori, model, teknik dalam hal identifikasi masalah dan analisa, desain perangkat lunak, pengembangan, implementasi, verifikasi dan dokumentasi.
  • Mampu dan paham akan pentingnya negosiasi, kebiasaan bekerja efektif, leadership dan komunikasi baik dengan stakeholders maupun dengan rekan tim pada saat pengembangan software.
  • Selalu mempelajari model baru, teknik, teknologi yang muncul serta mengembangkan profesional yang berkelanjutan.

6. Kewajiban

Software Engineers memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pengguna mereka. Pengembangan Software adalah proses sosial dan Software Engineer memiliki dua kewajiban untuk berhasil:

  • Berdasarkan pada standar teknis
  • Kewajiban tanggung jawab sosial kepada mereka yang akan bekerja sama produknya.

Adapun kewajiban lainnya:

  • Konsisten pada kepentingan umum.
  • Layak pemberi kerja.
  • Harus dapat meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan dalam kondisi sesuai dengan standart profesi.
  • Dalam memberikan penilaian profesionalnya, tidak boleh memihak.
  • Mengatur dan menjadi pemimpin yang menjadikan dan mempromosikan pendekatan etika pada managemen pengembangan software dan pemeliharaannya.
  • Adil dan membantu dalam kerja beretika
  • Berpartisipasi dalam pembelajaran jangka panjang profesi mereka dan pendekatan etika dan kekoefisiennya.

7. Sikap

Sikap profesionalisme Sofware Engineer, diantaranya:

  • Jujur dan adil.
  • Memahami hukum yang terkait.
  • Menghargai dan menghindari merugikan pihak lain.
  • Menghargai hak milik.

8. Daftar Pustaka

http://romisatriawahono.net/2008/06/30/software-engineer-sebagai-sebuah-profesi/

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineer

http://zahratha.multiply.com/journal/item/29/Profesi_Software_Engineer

Selasa, 14 Juni 2011

PKN-Otonomi Daerah

Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

1. Bidang politik

Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi ekonomi di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban.

2. Bidang Ekonomi

Visi otonomi daerah bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daearahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.

3. Bidang Sosial Budaya

Visi otonomi daerah bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi daerah mengandung makna:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneer, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategi nasional.

2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.

4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.

5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.

6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersiat block grant.

7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemarintahan kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daearah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berikutnya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengetur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daearah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-ndang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan daerah, telah di rinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Akan tetapi, di sisi lain hal ini bisa pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimentasi politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca UU No. 22 Tahun 1948 di isi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU No. 18 Tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU No. 5 Tahun 1974.

UU yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak serasi dengan maksud dan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu lengsernya rezim otoriter Orde Baru dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi tersebut, Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasioanal, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada Pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan ke dua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi UU No. 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Menurut Sadu Wasistiono, hal-hal penting yang ada pada UU No. 32 Tahun 2004 adalah dominasi kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi UU tersebut.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Referensi

Ubaedillah, A, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADANI Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.